Inflasi

Definisi Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.

Indikator inflasi lainnya berdasarkan international best practice antara lain :

Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas.

Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (final goods) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.

Pengelompokan Inflasi

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan the Classification of individual consumption by purpose - COICOP), yaitu :

• Kelompok Bahan Makanan

• Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau

• Kelompok Perumahan

• Kelompok Sandang

• Kelompok Kesehatan

• Kelompok Pendidikan dan Olah Raga

• Kelompok Transportasi dan Komunikasi.

Disamping pengelompokan berdasarkan COICOP tersebut, BPS saat ini juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan yang lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan suatu indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental.

Di Indonesia, disagegasi inflasi IHK tersebut dikelompokan menjadi:

Inflasi Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (persistent component) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti: Interaksi permintaan-penawaran,Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang. Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen

Inflasi non Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non inti  terdiri dari : Inflasi Komponen Bergejolak (Volatile Food) :

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.  Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (Administered Prices) : Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll.

Determinan Inflasi

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (cost push inflation), dari sisi permintaan (demand pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price), dan terjadi negative supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

Faktor penyebab terjadi demand pull inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (agregate demand) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau forward looking. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari komdisi supply-demand tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.

Sumber internet : http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflasi/Pengenalan+Inflasi/disagregasi.htm

Pentingnya Kestabilan Harga

Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

Sumber : http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflasi/Pengenalan+Inflasi/pentingnya.htm

Pengendalian Inflasi

Kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan aggregat (demand management) relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespon kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan yang bersifat sementara (temporer) yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu.

Sementara inflasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari sisi penawaran ataupun yang bersifat kejutan (shocks) seperti kenaikan harga minyak dunia dan adanya gangguan panen atau banjir Dari bobot dalam keranjang IHK, bobot inflasi yang dipengaruhi oleh faktor kejutan diwakili oleh kelompok volatile food dan administered prices yang mencakup kurang lebih 40% dari bobot IHK.

Dengan demikian, kemampuan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi sangat terbatas apabila terdapat kejutan (shocks) yang sangat besar seperti ketika terjadi kenaikan harga BBM di tahun 2005 dan 2008 sehingga menyebabkan adanya lonjakan inflasi.

Dengan pertimbangan bahwa laju inflasi juga dipengaruhi oleh faktor yang bersifat kejutan tersebut maka pencapaian sasaran inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan BI melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi baik dari kebijakan fiskal, moneter maupun sektoral. Lebih jauh, karakteristik inflasi Indonesia yang cukup rentan terhadap kejutan-kejutan (shocks) dari sisi penawaran memerlukan kebijakan-kebijakan khusus untuk permasalahan tersebut.

Dalam tataran teknis, koordinasi antara pemerintah dan BI telah diwujudkan dengan membentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat sejak tahun 2005. Anggota TPI, terdiri dari Bank Indonesia dan departmen teknis terkait di Pemerintah seperti Departemen Keuangan, Kantor Menko Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan, dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menyadari pentingnya koordinasi tersebut, sejak tahun 2008 pembentukan TPI diperluas hingga ke level daerah. Ke depan, koordinasi antara Pemerintah dan BI diharapkan akan semakin efektif dengan dukungan forum TPI baik pusat maupun daerah sehingga dapat terwujud inflasi yang rendah dan stabil, yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Sumber ; http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflasi/Bank+Indonesia+dan+Inflasi/pengendalian.htm

LAPORAN INFLASI INDONESIA (Indeks Harga Konsumen)

Berdasarkan perhitungan inflasi tahunan

Bulan Tahun	Tingkat Inflasi
Apr-13	5.57 %
Mar-13	5.90 %
Feb-13	5.31 %
Jan-13	4.57 %
Des-12	4.30 %
Nov-12	4.32 %
Okt-12	4.61 %
Sep-12	4.31 %
Agust-12	4.58 %
Jul-12	4.56 %
Jun-12	4.53 %
Mei-12	4.45 %
Apr-12	4.50 %
Mar-12	3.97 %
Feb-12	3.56 %
Jan-12	3.65 %
Des-11	3.79 %
November 2011	4.15 %
Okt-11	4.42 %
Sep-11	4.61 %

Sumber internet : http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflasi/Data+Inflasi/#

Tingkat inflasi di dunia

Sumber internet : http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Inflation_rate_world.PNG

• kasusu inflasi

Kendalikan Inflasi, Kasus Bawang Jangan Terulang

Penulis : Didik Purwanto

Jumat, 31 Mei 2013 | 16:48 WIB

Buruh kupas bekerja mengupas Bawang Putih impor dari China di Pasar Induk Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (13/4/2013). Harga Bawang Putih dan Bawang Merah yang sempat meroket dan menjadi penyumbang inflasi bulan Maret kini berangsur-ansur normal. Bawang Putih di pasar tersebut dijual Rp. 15.000 per kilogram sedangkan Bawang Merah dijual Rp. 25.000 per kilogram. | KOMPAS/PRIYOMBODO

Kendalikan Inflasi, Kasus Bawang Jangan Terulang

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengingatkan kepada pelaku usaha untuk menjaga ketersediaan barang khususnya produk hortikultura dan bahan pokok di pasar. Jika stok tidak aman, harga naik, maka inflasi akan melonjak.

"Keseimbangan supply dan demand-nya harus tetap terjaga. Meski kita banyak yang impor, jangan sampai kasus bawang terulang kembali," kata Hatta saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (31/5/2013).

Beberapa bulan lalu, harga bawang baik bawang merah maupun bawang putih sempat melonjak akibat ketidakadaan stok barang di pasar. Akibatnya, pemerintah harus melakukan impor, khususnya bawang putih untuk menstabilkan harga. Bulan Mei ini, Hatta mengharapkan agar inflasi sudah bisa relatif terkendali. Sebab, penopang inflasi tinggi seperti harga daging, bawang merah, bawang putih hingga cabai sudah menurun.

"Bulan ini diharapkan bisa deflasi, inflasi pun kecil. Harga bahan pokok diharapkan bisa stabil dan terus turun harganya. Beras paling penting untuk aman. Kalau ada gangguan, langsung intervensi," tambahnya.

Hingga saat ini, Hatta menambahkan bahwa stok beras hingga jelang Ramadhan masih aman, baik beras untuk masyarakat umum ataupun untuk masyarakat miskin (untuk raskin).

Di sisi lain, pihaknya juga mendorong agar Bank Indonesia (BI) bisa mejaga kestabilan nilai tukar. Sebab, bila nilai tukar rupiah terus melemah, maka inflasi juga akan naik. "Juni ini penting untuk dijaga mengendalikan inflasinya. Sebab kalau RAPBN Perubahan diketuk 17 Juni, maka rupiah akan menguat," tambahnya.

Sekadar catatan, pemerintah dan DPR saat ini sedang membahas RAPBN Perubahan 2013 khususnya soal asumsi makro hingga kepastian menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Saat ini, anggaran BBM bersubsidi melonjak dan menyebabkan defisit keuangan negara. Hal inilah yang turut menyebabkan nilai tukar rupiah melemah.

Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/05/31/16485026/Kendalikan.Inflasi..Kasus.Bawang.Jangan.Terulang

Kesimpulan

            Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Indikator untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Indikator inflasi lainnya berdasarkan international best practice antara lain Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dan Deflator Produk Domestik Bruto (PDB). Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokan ke dalam 7 kelompok pengeluaran yaitu Kelompok Bahan Makanan, Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Perumaha, Kelompok Sandang, Kelompok Kesehatan, Kelompok Pendidikan dan Olah Raga, Kelompok Transportasi dan Komunikasi.

            Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (cost push inflation), dari sisi permintaan (demand pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pendapat

        Berdasarkan laporan inflasi indonesia (indeks harga konsumen) tingkat inflasi di Indonesia terus meningkat yaitu pada April 2013 sebesar 5,57 %. Untuk itu Bank Indonesia dan pemerintah Indonesia harus saling berkoordinasi untuk menjaga agar inflasi di Indonesia dapat berkurang dari tahun ketahun, dan perekonomiaan yang sejahtera dapat tercipta untuk masyarakat Indonesia.